Rakor Bersama Forkopimda, Bawaslu Dompu Soroti Hoaks, Pemilih Ganda, dan Keamanan Logistik Pemilu

Dompu, Bawaslu Kabupaten Dompu - Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu, Wahyyudin didamping Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Dompu, Mahesa Mareati menghadiri Rapat Koordinasi yang diselenggarakan bersama Forum Komunikasi Pemerintah Daerah. Kegiatan di laksanakan di Ruang Kerja Bupati Dompu pada Rabu (18/9/2024)                

Adapun peserta rapat yaitu Bupati Dompu, Dandim 1614/Dompu, Kapolres Dompu, Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, Ketua KPU Kabupaten Dompu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Dompu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Dompu dan Kasat Pol PP Kabupaten Dompu

Dalam Rapat tersebut Wahyudin Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Dompu menyampaikan sejumlah saran dan tindak lanjut. Beberapa hal yang menjadi cacatan penting terkait dengan ujaran kebencian dan maraknya Hoaks.

“semuanya bersumbu di media sosial, untuk itu kami meminta kepada Disfominfo beserta tim cyber baik dari kepolisian maupun TNI dan lembaga lainnya untuk terus mengontrol dan memastikan informasi-informasi yang ada” jelasnya.

Masalah lainnya adalah pemilih ganda, melalui kesempatan tersebut, Wahyudin meminta kepada semua pihak untuk terus mengawal data pemilih.

“pada prinsipnya, untuk mengindari PSU, Orang yang sama tidak boleh memilih dua kali. Titik rawannya disini adalah penduduk ber KTP A terdaftar juga di tempat lain. Masalah yang tidak kalah pentig adalah di desa-desa pemekaran, jangan sampai penduduk Desa A yang masih ber KTP Desa B ketika datang ke TPS nanti tidak bisa diakomodir, untuk itu masalah ini harus segera diselesaikan” tegasnya.

Menjadi perhatin bersama adalah masalah distribusi logistik dan pengamannya. Dalam hal ini, beberapa hal yang diminta Bawalsu adalah lokasi TPS, mengingat bulan November sudah masuk musim hujan, sehingga harus memperhatiakn lokasi TPS yang aman dari banjir, agar kotak suara dan perangkatnya aman dari banjir dan dari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Dalam proses pemindahan logistik dari Kabupaten ke TPS, yang sering luput adalah penanggung jawab di Desa. Untuk itu, mohon untuk diberitahukan kepada Kepala Desa untuk turut mengawal logistik” jelas Wahyudin.

Selain itu Wahyudin juga memberikan saran berkaitan dengan DPTB yang diluar wilayah Dompu, dimana petugas KPPS harus benar-benar cermat berapa surat suara yang akan diberikan kepada masyarakat tersebut.

‘’Walaupun hanya ada dua surat suara, namun hal ini harus diantisipasi agar tidak terjadi kesalahan” ungkap Wahyudin.

Isu-isu lain yang dibahas dalam rakor tersebut adalah masalah yang harus diantsisipasi dan berpotesni mengganggu stabilitas wilayah menjelang pilkada serentak di kabupaten Dompu yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan.