Itratip, Evaluasi Jangan Timbulkan Persoalan Baru, Jaga Konsolidasi dan Integritas Menjelang Pilkada

Dompu, Bawaslu Kanupaten Dompu - Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Itratip, S.T., M.T menyampaikan beberapa catatan penting terkait evaluasi badan adhoc yang sedang berlangsung. Dalam pernyataannya, beliau menegaskan bahwa evaluasi ini tidak boleh menimbulkan persoalan-persoalan baru yang dapat mengganggu upaya kita dalam menjaga konsolidasi dan solidaritas. Terutama, hal ini sangat krusial mengingat pelaksanaan Pilkada yang sudah semakin dekat, sehingga seluruh jajaran Bawaslu harus tetap solid dan terkoordinasi dengan baik dalam melakukan pengawasan.

Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Itratip, S.T., M.T mengingatkan bahwa menjaga harmoni dalam organisasi adalah kunci utama. Evaluasi harus dilihat sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja, bukan sebagai alat yang bisa memecah belah atau menimbulkan friksi antar anggota.

Oleh karena itu, beliau mengajak seluruh jajaran Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan untuk menjadikan evaluasi ini sebagai momentum untuk memperkuat kerjasama dan mempererat ikatan solidaritas dalam menjalankan tugas pengawasan," ujarnya saat memberikan materi pembekalan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Dompu, di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Dompu, Sabtu (25/5/2024).

Lebih lanjut, Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dalam setiap aspek pekerjaan. Beliau mengungkapkan rasa syukur bahwa di Kabupaten Dompu tidak ada masalah yang signifikan terkait integritas. Ini adalah sebuah pencapaian yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.

"Integritas yang kuat adalah fondasi dari kepercayaan publik terhadap lembaga pengawasan seperti Bawaslu. Tanpa integritas, seluruh upaya pengawasan akan kehilangan makna dan kepercayaan masyarakat" ungkap Ketua Bawaslu Provinsi NTB

Beliau juga menyampaikan bahwa integritas bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif. Setiap anggota Panwaslu Kecamatan harus saling mengingatkan dan menjaga satu sama lain agar tetap berada di jalur yang benar.

"Dengan demikian, pengawasan Pilkada dapat dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi," lanjutnya.

Selain itu, Itratif menyoroti pentingnya manajemen kesekretariatan yang efisien dan efektif. Kesekretariatan yang terorganisir dengan baik merupakan tulang punggung dari kelancaran operasional Bawaslu.

"Menegaskan bahwa kesekretariatan harus mampu mendukung semua kegiatan pengawasan dengan baik, mulai dari administrasi hingga koordinasi antar tim. Manajemen kesekretariatan yang baik akan memastikan bahwa semua proses berjalan lancar dan tepat waktu, serta meminimalisir potensi kesalahan administratif yang bisa menghambat kinerja Panwaslu," tegasnya

Pesan Ketua Bawaslu Provinsi NTB ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Dompu dan Panwaslu Kecamatan untuk tetap fokus dan bekerja sama dalam memastikan proses Pilkada berjalan dengan lancar dan adil.

"Tantangan dalam pengawasan Pilkada memang tidak sedikit, namun dengan komitmen dan kerjasama yang baik, semua tantangan tersebut bisa diatasi. Keberhasilan pengawasan Pilkada adalah keberhasilan kita bersama dalam menjaga demokrasi yang sehat dan berintegritas," cetusnya.

Selain itu beliau menegaskan terkait dengan Pengawasan Netralitas, ASN, TNI,Polri dan Kepala Desa bahwa netralitas ASN, TNI, Polri dan kepala desa adalah hal yang mutlak dan harus dijaga demi terciptanya proses Pilkada yang adil dan transparan.

Dia mengingatkan bahwa ASN,TNI,Polri dan kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. "ASN, TNI, Polri dan kepala desa adalah pelayan publik yang harus menjunjung tinggi prinsip netralitas. Mereka tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat mengganggu proses Pilkada," tegasnya.

Beliau juga menyampaikan Panwaslu Kecamatan untuk meningkatkan pengawasan terhadap ASN, TNI, Polri dan kepala desa untuk memastikan bahwa mereka tetap netral dan tidak memihak kepada salah satu calon. " Dia meminta Panwaslu Kecamatan untuk bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa ASN, TNI, Polri dan kepala desa menjalankan tugas mereka dengan profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis. Setiap pelanggaran netralitas akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Ketua Bawaslu Provinsi NTB.

Dia juga mengatakan pentingnya edukasi dan sosialisasi mengenai netralitas ASN, TNI, Polri dan kepala desa. "untuk terus melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada ASN, TNI, Polri dan kepala desa tentang pentingnya netralitas dalam Pilkada. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan," tutupnya.