Bawaslu : Rapat Konsolidasi Nasional Penguatan Integritas Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran.

Palembang, Bawaslu Kabupaten Dompu –  Koordinator Devisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Dompu Swastari HAZ, SH menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional Penguatan Integritas Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dilaksanakan di Hotel Harter Palembang (2 -4/12/2019).

Hadir dalam kegiatan tersebut 640 Peserta yang merupakan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. 

Kegiatan dibuka oleh Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu RI Ibu Ratna Dewi Petalolo. Dalam sambutannya Beliau menyatakan “Divisi Penindakan Harus Berani, Kuat dan Cepat dalam setiap menemukan ataupun menerima laporan terkait dugaan pelanggaran yang terjadi”, Ucapnya

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Bawaslu RI Ibu Dewi Petalolo mengangkat beberapa hal terkait Visi Bawaslu dalam Konteks Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan. “Kerja-kerja Penanganan Pelanggaran yang luar biasa membuat Bawaslu mendapat apresiasi yang luar biasa” jelasnya

Lebih lanjut beliau menyampaikan,\n“Pengalaman adalah guru terbaik. Kesalahan yang terjadi pada Pemilu sebelumnya\ntidak boleh terulang kembali”. tambahnya

“Konsolidasi adalah bagian\nterpenting untuk menjaga Visi dan Misi Bawaslu. Penegakan Hukum harus berdiri\npada tapak kaki yang sama dan pijakannya adalah peraturan perundang-undangan”\nTutupnya.

Selain itu, Fritz Edward Siregar\nselaku Divisi Hukum Bawaslu RI menekankan, “ setiap Pengawas harus tegas dan\nberprinsip dalam bekerja, tidak boleh ragu! Jalankan tugas sesuai dengan\naturan” Tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, juga\nhadir narasumber dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).\n“Penyelenggara Pemilu tidak perlu merasa takut kepada DKPP. DKPP seharusnya dijadikan\nalarm untuk menjaga agar dalam melaksanakan tugas tetap terkontrol”, ungkap\nProf. Muhammad selaku Narasumber dari DKPP.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut ditutup dengan harapan agar setiap pelaksanaan pilkada tahun 2020 akan berjalan aman dan sesuai dengan aturan. Apabila menemukan dugaan pelanggaran sekecil apapun, maka pengawas harus siap dalam menindak dengan mengedepankan asas Jujur, Adil, serta berintegritas.