Bawaslu Dompu Ikuti Rapat Daring Evaluasi Website PPID Terintegrasi

Dompu, Bawaslu Kabupaten Dompu  — Bawaslu Kabupaten Dompu melalui Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas, Mahisa Mareati, bersama Staf Teknis Data dan Informasi, Farid, mengikuti rapat daring melalui Zoom Meeting pada Selasa (20/5/2025). Rapat ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Website PPID (Pelayanan Publik Informasi dan Dokumentasi) terintegrasi Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, serta Bawaslu Kabupaten/Kota.

Rapat yang dimulai pukul 10.00 WIB ini menjadi bagian dari persiapan menuju monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi yang akan dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Dompu pada hari yang sama.

Dalam sambutannya, Tenaga Ahli Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bawaslu RI menyampaikan apresiasi kepada tim pengembang yang tetap menunjukkan komitmen dalam memperbaiki sistem PPID, meskipun di tengah kondisi efisiensi anggaran.

Ia menekankan pentingnya penyusunan timeline aksi cepat sebagai panduan untuk mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan secara sistematis. “Setelah timeline disusun, seluruh pihak harus memiliki pemahaman yang sama dalam meningkatkan kinerja PPID terintegrasi di semua level Bawaslu,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa prestasi Bawaslu dalam keterbukaan informasi harus terus dijaga dan ditingkatkan. Segala kekurangan perlu dilengkapi dan layanan yang belum optimal harus dimaksimalkan. Menurutnya, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu harus menjadi garda terdepan dalam hal transparansi informasi.

“Bawaslu harus menjadi lembaga terpercaya yang mampu menjawab tantangan pengawasan pemilu. Keterbukaan informasi adalah salah satu penunjang utama kepercayaan masyarakat,” tegas Taufik, Tenaga Ahli Pusdatin Bawaslu RI.

Setelah sesi arahan, tim pengembang memaparkan materi teknis mengenai pengelolaan Website PPID, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama perwakilan Bawaslu Kabupaten/Kota, khususnya bagi daerah yang masih menghadapi kendala teknis dalam pengelolaan sistem informasi.

Melalui rapat ini, diharapkan seluruh Bawaslu daerah dapat memperkuat layanan informasi publik guna mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis.