Bawaslu Dompu Ikuti Outlook Pengawasan 2026

Dompu, Bawaslu Kabupaten Dompu - Dalam rangka memperkuat arah kebijakan dan strategi pengawasan pemilu ke depan, Tim HP2H (Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas) Bawaslu Kabupaten Dompu mengikuti kegiatan Outlook Pengawasan 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, (13/2026), mulai pukul 09.30 WITA hingga selesai.

Kegiatan Outlook Pengawasan 2026 diikuti oleh seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi NTB. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi pelaksanaan pengawasan sebelumnya, serta merancang arah dan program kerja pengawasan pada tahun 2026, baik pada masa tahapan maupun non-tahapan pemilu.

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Dompu diwakili oleh Koordinator Divisi HP2H, Wahyudin,  Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Humas, Mahisa Mareati, serta seluruh staf yang tergabung dalam Tim HP2H. Keikutsertaan ini mencerminkan komitmen Bawaslu Kabupaten Dompu dalam memperkuat pengawasan pemilu yang berkelanjutan, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika demokrasi.

Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Itratip dalam arahannya menyampaikan bahwa saat ini Bawaslu Provinsi masih menghadapi tantangan keterbatasan anggaran operasional untuk melaksanakan kegiatan.

Namun demikian, keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi penghambat kreativitas dan semangat kerja jajaran Bawaslu di semua tingkatan.

Ia menegaskan bahwa kegiatan Outlook Pengawasan 2026 bertujuan untuk merancang dan memetakan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, baik oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu kabupaten/kota.

Selain itu, ia juga menyoroti isu-isu strategis yang berkembang, termasuk potensi perubahan sistem pemilu dan pemilihan yang dapat memengaruhi eksistensi lembaga pengawas pemilu ke depan.

“Dengan keterbatasan anggaran, kita justru dituntut untuk tetap menunjukkan kreativitas, eksistensi lembaga, serta mempopulerkan kerja-kerja pengawasan kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa pada masa tahapan maupun non-tahapan, Bawaslu tetap harus aktif melakukan sosialisasi nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat, termasuk melalui sekolah dan perguruan tinggi.

Sementara itu, Pak Umar Ahmad Seth menyampaikan bahwa aktivitas Bawaslu pada masa non-tahapan harus mampu menunjukkan kreativitas lembaga sekaligus menjadi ruang refleksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan sebelumnya.

Menurutnya, cara pandang strategis dalam melihat pelanggaran sangat penting untuk memetakan potensi pelanggaran ke depan. Pola-pola kerja seperti mendatangi sekolah-sekolah dan forum warga dinilai efektif sebagai bentuk evaluasi dari Pemilu dan Pemilihan 2024.

“Dari pola-pola tersebut, kita bisa memetakan jenis pelanggaran yang terjadi. Prediksi saya, pada pemilu dan pemilihan ke depan, jenis pelanggaran kemungkinan besar masih akan sama seperti sebelumnya,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa arah aktivitas ke depan perlu difokuskan pada penguatan kapasitas dan edukasi politik melalui kolaborasi dengan sekolah, perguruan tinggi, dan media, disertai perencanaan yang matang, pengenalan risiko, serta penentuan arah pencegahan yang jelas.

Apresiasi dan Harapan dari Pak Suhardi
Pak Suhardi dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Divisi P2H atas inisiatif pelaksanaan kegiatan seperti Outlook Pengawasan 2026. Ia berharap, meskipun dengan keterbatasan anggaran, kegiatan reflektif dan evaluatif seperti ini tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.

“Kita berharap pada tahun 2026 masyarakat memiliki sumber daya yang cukup untuk memahami nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, Bawaslu harus terus hadir melakukan sosialisasi ke kampus-kampus, sekolah-sekolah, dan berbagai elemen masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa sebagai ujung tombak pengawasan demokrasi, jajaran Bawaslu tidak boleh pesimistis, melainkan harus tetap optimis demi terwujudnya demokrasi yang lebih baik ke depan.

Selanjutnya, Pak Syaifudin menekankan pentingnya memperhatikan audiens dan materi dalam setiap kegiatan edukasi politik, khususnya saat berkolaborasi dengan sekolah dan perguruan tinggi.

Ia juga mengingatkan bahwa seluruh kerja Bawaslu harus dilaksanakan secara konsisten, serta kerja-kerja Divisi P2H harus diketahui dan dipahami oleh seluruh divisi, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu divisi semata.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi NTB, Hasan Basri, dalam arahannya menegaskan tema besar kegiatan ini, yaitu “Rapatkan Barisan, Perkuat Kerja dan Kinerja.” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa rapatkan barisan berarti meskipun tidak didukung oleh anggaran yang memadai, seluruh jajaran Bawaslu harus tetap solid dan bersemangat dalam bekerja. Menurutnya, kerja pengawasan bukanlah kerja divisi semata, melainkan kerja lembaga secara keseluruhan.

“Lakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan bernilai, baik untuk diri sendiri maupun untuk lembaga. Semua kegiatan ini harus diniatkan sebagai kerja kelembagaan, bukan kerja divisi,” tegas Hasan Basri.

Ia juga mendorong Divisi P2H untuk terus berinovasi dalam menyusun program kerja, yang dapat direplikasi oleh divisi lain dengan penyesuaian judul dan pendekatan, termasuk penggunaan bahasa daerah sesuai kreativitas masing-masing kabupaten/kota.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kerja eksternal, seperti saling mendukung publikasi dengan melakukan repost, like, dan share konten Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota.

Hasan Basri juga mengingatkan agar program kerja yang baik di masa lalu dapat dilanjutkan, sementara program yang kurang efektif ditinggalkan, serta mendorong kolaborasi aktif dengan berbagai instansi. Ia menutup arahannya dengan menekankan pentingnya dokumentasi yang baik terhadap seluruh kinerja dan kegiatan Bawaslu.

Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Kabupaten Dompu, Wahyudin, menyampaikan bahwa Outlook Pengawasan 2026 menjadi pedoman penting dalam menyusun program kerja HP2H yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Humas, Mahisa Mareati, menegaskan pentingnya penguatan komunikasi publik dan kolaborasi dengan masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan.