Bawaslu Dompu Buka Pendaftaran Pengawas TPS, Agus: Garda Terdepan Pengawasan Demokrasi

Dompu, Bawaslu Kabupaten Dompu – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dompu, Agus Awaluddin, mengajak masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan 2024. Pendaftaran ini akan dibuka mulai 12 hingga 28 September 2024.

“Administrasi pendaftaran dapat disampaikan ke panitia perekrutan di sekretariat Panwaslu Kecamatan masing-masing, dengan batas akhir 28 September 2024,” ujar Agus didampingi Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Dompu, Mahesa Mareati, saat monitoring pendaftaran PTPS di Kecamatan Kempo, Jum'at(13/9/2024).

Agus menjelaskan, Bawaslu secara berjenjang telah mempersiapkan pengawas ad hoc. Setelah terbentuknya Panwaslu Kecamatan dan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), kini memasuki tahapan pembentukan Pengawas TPS yang akan bertugas di setiap TPS. Setiap TPS nantinya akan diawasi oleh satu orang Pengawas TPS yang akan dibentuk 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan berakhir tujuh hari setelahnya.

"Berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 301/Hk.01.01/K1/09/2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas TPS, pendaftaran dibuka pada 12-28 September 2024. Pengawas TPS dijadwalkan dilantik pada 3-4 November 2024," tambah Agus.

Agus juga menambahkan, jika hingga 4 November 2024 masih ada TPS yang belum memiliki Pengawas TPS, panitia perekrutan akan memperpanjang masa pendaftaran hingga 5-20 November 2024.

"Persyaratan untuk menjadi Pengawas TPS Pemilihan tidak jauh berbeda dengan Pemilu sebelumnya, salah satunya adalah pendaftar harus berdomisili di kecamatan tempat TPS berada," jelas Agus yang juga menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Dompu.

Pengawas TPS nantinya akan bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilihan, mulai dari persiapan, proses pemungutan suara, hingga penghitungan suara yang akan digelar pada 27 November mendatang.

"Pengawas TPS adalah garda terdepan dalam mengawal proses demokrasi. Kami berharap proses ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, yang untuk pertama kalinya digelar serentak di NTB," tutup Agus.