Bawaslu Dompu Terima Silaturahmi dan Koordinasi Ketua DPRD Dompu

Dompu, Bawaslu Kabupaten Dompu – Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Irwan, bersama dua Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu, Wahyudin dan Syafruddin, didampingi Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dompu, Agus Awaluddin, menerima kunjungan silaturahmi Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Mutakum, di Kantor Bawaslu Kabupaten Dompu, Senin (15/12/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Mutakum, menyampaikan bahwa kunjungannya bertujuan untuk menjalin silaturahmi sekaligus melakukan koordinasi terkait hibah tanah yang berada di lingkungan Kelurahan Bali Satu. Tanah tersebut diketahui telah dihibahkan oleh Kementerian Keuangan kepada Bawaslu Kabupaten Dompu, serta membahas status bangunan Pemerintah Kabupaten Dompu yang saat ini ditempati oleh Bawaslu Kabupaten Dompu.

Mutakum menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berencana untuk memanfaatkan sementara lahan tersebut guna memenuhi kebutuhan fasilitas olahraga bagi masyarakat Kelurahan Bali Satu.

“Karena tanah tersebut kami rencanakan untuk dipinjam pakai sementara guna kebutuhan olahraga warga Bali Satu,” ungkap Mutakum.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Irwan, membenarkan bahwa tanah yang berada di lingkungan Kelurahan Bali Satu tersebut merupakan aset milik Kementerian Keuangan yang telah resmi dihibahkan kepada Bawaslu Kabupaten Dompu.

“Benar, tanah tersebut telah dihibahkan oleh Kementerian Keuangan kepada Bawaslu Kabupaten Dompu, dan kami telah menerima Surat Keputusan (SK) hibah tanah tersebut yang diserahkan langsung kepada Bawaslu Republik Indonesia,” jelas Irwan.

Lebih lanjut, Irwan juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Bupati Dompu terkait rencana tukar-menukar atau saling hibah aset. Rencana tersebut berupa hibah tanah milik Bawaslu Kabupaten Dompu dengan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Dompu yang saat ini digunakan sebagai Kantor Bawaslu Kabupaten Dompu.

"Ia berharap koordinasi dan komunikasi yang baik antara Bawaslu Kabupaten Dompu, DPRD, dan Pemerintah Daerah dapat menghasilkan solusi terbaik yang saling menguntungkan serta tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." tutupnya.